investigasiindonesia.com — Sidang paripurna DPRD Kota Mataram pada Jumat (21/11) malam tidak hanya menjadi agenda rutin penyampaian nota keuangan RAPBD 2026, tetapi juga menjadi panggung penegasan bahwa kota ini akan memasuki periode fiskal yang jauh lebih menantang dibanding tahun sebelumnya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik itu dihadiri jajaran pimpinan dewan serta Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kota mengungkapkan adanya tekanan besar pada struktur pendapatan daerah akibat rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat.
Mujiburrahman menyebut RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,6 triliun, turun Rp 278 miliar lebih dari tahun sebelumnya. Penurunan terutama dipicu kebijakan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) yang membuat ruang fiskal semakin sempit.
“Tahun 2026 bukan tahun ringan bagi Mataram. Penyesuaian TKD dari pusat berpengaruh langsung pada kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Meski menurun, pemerintah daerah mencatat adanya peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada RAPBD 2026, PAD ditargetkan Rp 656 miliar, berkontribusi 40,70 persen dari total pendapatan—lonjakan tinggi dari 8,50 persen pada APBD 2025.
Sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp311 miliar, retribusi Rp326 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp12 miliar, serta lain-lain pendapatan sah Rp5,6 miliar.
Di sisi lain, dana transfer justru turun drastis. TKD 2026 direncanakan hanya Rp 955 miliar, merosot hingga 25,44 persen. Komponen DAU turun menjadi Rp619 miliar, DAK fisik bahkan nol, sementara dana bagi hasil pajak/bukan pajak anjlok hingga 66 persen.
Melihat kondisi ini, Pemkot Mataram menegaskan bahwa strategi belanja harus diatur lebih ketat. Setiap pos anggaran wajib diarahkan pada program prioritas yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja 2026 harus benar-benar cermat. Efektivitas dan manfaatnya untuk masyarakat menjadi prinsip utama,” ujar Mujiburrahman.
Dengan tekanan fiskal yang semakin besar, Pemerintah Kota Mataram kini berada pada fase krusial untuk menjaga stabilitas pembangunan tanpa mengorbankan layanan publik. Tahun 2026 pun diprediksi menjadi tahun ujian bagi kemampuan daerah dalam beradaptasi dengan kebijakan fiskal nasional yang berubah.
