investigasiindonesia.com — Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 memasuki fase krusial. Dengan tenggat pengesahan tinggal kurang dari 10 hari, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB mewanti-wanti bahwa keterbatasan waktu berpotensi membuat kualitas perencanaan belanja daerah tidak optimal.
Anggota Banggar DPRD NTB Raden Nuna Abriadi mengatakan, kebutuhan untuk memperpanjang waktu pembahasan bukan sekadar formalitas, tetapi upaya memastikan arah APBD benar-benar berpihak pada program prioritas daerah. “Kami ingin pembahasan dilakukan serius. Masih banyak belanja yang harus disisir secara detail,” ujarnya, Kamis (21/11).
Menurut Nuna, penyisiran belanja menjadi tahapan yang paling menentukan karena ruang fiskal RAPBD 2026 masih menghadapi defisit sebesar Rp111,2 miliar. Belanja yang tidak produktif dan tidak relevan dengan RPJMD maupun program unggulan Gubernur–Wakil Gubernur Iqbal–Dinda harus dirasionalisasi. “Ini bukan soal memangkas kegiatan, tetapi memastikan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan fokus hasil,” tegasnya.
Anggota Banggar lainnya, Lalu Pelita Putra, menambahkan bahwa belanja nonprioritas harus dialihkan kepada program-program utama seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan desa, penguatan UMKM, ekonomi rakyat, serta sektor pariwisata dan industri agromaritim. “Program harus fokus dan mengikuti RPJMD. Ini RAPBD pertama pemerintahan Iqbal–Dinda, jangan sampai tidak mencerminkan arah pembangunan,” ujarnya.
Tema pembangunan 2026 sendiri mengusung akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan ekosistem industri agromaritim, serta pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Pelita menilai tema tersebut menuntut ketelitian OPD dalam menyusun belanja agar hasilnya benar-benar berdampak ke masyarakat.
Sebelumnya, DPRD NTB dan Pemprov telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2026. Dari dokumen tersebut, pendapatan daerah disepakati naik menjadi Rp5,640 triliun, meningkat 2,37 persen dari rancangan awal. Kenaikan juga terjadi pada belanja daerah yang naik 3,52 persen menjadi Rp5,751 triliun.
Ketua Banggar DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh potensi peningkatan PAD dari pengelolaan aset dan pajak daerah. “Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan 6,9 persen, jadi ruang menambah PAD itu ada,” katanya.
Meski demikian, Banggar menilai bahwa angka-angka tersebut belum cukup bila proses pembahasan dilakukan terburu-buru. DPRD menegaskan, kualitas APBD akan sangat ditentukan oleh ketelitian tahap finalisasi dalam beberapa hari ke depan.
