investigasiindonesia.com – Krisis finansial yang menjerat PT Gerbang NTB Emas (GNE) tidak lagi sekadar soal tunggakan utang. Situasi terbaru justru mengungkap ancaman yang jauh lebih serius: potensi hilangnya aset-aset strategis milik Pemerintah Provinsi NTB yang kini tersandera di berbagai bank akibat dijadikan agunan kredit.
BUMD yang selama ini digadang sebagai motor penggerak bisnis daerah itu tercatat masih menanggung sisa utang Rp24 miliar, peninggalan masa kepemimpinan mantan Direktur Samsul Hadi. Kredit-kredit tersebut membuat sejumlah sertifikat tanah dan bangunan milik daerah “terkunci” di BRI, BNI, Bukopin, hingga Bank NTB Syariah.
Manajer Humas dan Media PT GNE, Jaelani AP, tidak menampik kondisi genting tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh aset yang dijaminkan belum dapat ditarik kembali karena kredit perusahaan masih menumpuk.
“Sertifikat tanah dan bangunan masih berada di bank-bank tersebut, karena pinjaman belum lunas,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).
Jaelani menegaskan total utang yang tersisa mencapai Rp24 miliar, meski belum bersedia membeberkan nilai pinjaman yang melekat pada masing-masing aset. Situasi ini membuat posisi PT GNE semakin sulit, mengingat aset yang mestinya menopang operasional daerah justru terancam tak kembali.
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi NTB resmi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, menandakan adanya dugaan kerugian negara yang mulai menguat.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, memastikan pihaknya bergerak cepat.
“Kami fokus mengidentifikasi dan mengamankan potensi kerugian negara,” tegasnya.
Penyidikan ini membuka babak baru bagi PT GNE—bukan hanya soal utang yang menumpuk, tetapi juga potensi terseretnya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan yang membuat aset daerah kini berada di ujung tanduk.
Jika situasi ini tidak segera tertangani, Pemprov NTB berisiko kehilangan aset strategis yang menjadi tulang punggung salah satu BUMD terpenting di daerah tersebut.
