investigasiindonesia.com – Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sektor pariwisata dan industri padat karya di daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kini diperluas, memberikan dorongan baru bagi pekerja sekaligus pelaku usaha.
Pelaksana Harian Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Nusra I, Wayan Nuryana, mengatakan kebijakan ini merupakan strategi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah perlambatan daya beli masyarakat.
“Insentif ini mulai berlaku Oktober hingga Desember 2025 sebagai bagian dari stimulus nasional,” ujar Wayan.
Sektor yang mendapat fasilitas ini mencakup usaha yang paling terdampak dan memiliki serapan tenaga kerja signifikan. Mulai dari hotel, restoran dan kafe (Horeka) di sektor pariwisata hingga industri tekstil dan furnitur yang menjadi tulang punggung usaha padat karya.
Lewat kebijakan tersebut, pemerintah menanggung pajak penghasilan pegawai yang semestinya dipotong pemberi kerja. Dengan demikian, gaji yang diterima pegawai akan utuh tanpa potongan PPh Pasal 21.
“Ini bukan hanya keringanan bagi pemberi kerja, tapi juga menjadi cara pemerintah menjaga daya beli pegawai,” jelas Wayan.
Dampak langsungnya diharapkan terasa pada sektor pariwisata NTB yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas konsumsi domestik serta perputaran ekonomi lokal. Dengan meningkatnya pendapatan bersih pegawai, belanja masyarakat diperkirakan menguat pada periode akhir tahun.
“Perputaran uang di daerah akan lebih cepat, dan itu penting untuk memastikan roda ekonomi NTB tetap bergerak,” tegas Wayan.
Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang dianggap paling efektif untuk merangsang aktivitas ekonomi jangka pendek di daerah yang bergantung pada sektor jasa seperti NTB.
