investigasiindonesia.com – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2025 tidak hanya mencetak capaian penuh secara anggaran, tetapi juga menjadi penopang penting bagi stabilitas daya beli masyarakat. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi belanja Bansos telah mencapai 100 persen dari total pagu atau sebesar Rp 26,4 miliar.
Capaian ini dinilai sebagai salah satu yang tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebut keberhasilan ini mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga perlindungan sosial masyarakat.
“Untuk bantuan sosial ini sudah terserap 100 persen, jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, kemarin.
Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Bansos 2025 melonjak signifikan. Tahun lalu, penyaluran hanya mencapai Rp 19,9 miliar. Artinya, terjadi peningkatan sebesar Rp 6,5 miliar atau sekitar 14 persen dari sisi kinerja penyerapan.
Secara tren lima tahun terakhir, realisasi Bansos di NTB terus menunjukkan akselerasi. Pada 2021, penyaluran masih berada di angka Rp 12 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 13,6 miliar pada 2022, lalu kembali naik menjadi Rp 17,5 miliar pada 2023, dan Rp 19,9 miliar di 2024. Tahun 2025 menjadi rekor tertinggi dengan capaian Rp 26,4 miliar.
Dari sisi peruntukan, Bansos tahun ini didominasi oleh Bantuan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 23,13 miliar. Sementara untuk Bantuan Rehabilitasi Sosial terealisasi Rp 3,27 miliar. Kedua sektor ini dinilai sangat strategis karena menyentuh langsung aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan sosial masyarakat rentan.
Selain Bansos yang dikelola secara lokal, peran satuan kerja (satker) pusat di NTB juga sangat besar dalam menjaga perekonomian masyarakat. Total alokasi program bantuan dari pusat yang mengalir ke NTB bahkan mencapai skala triliunan rupiah.
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 1,41 triliun. Disusul Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 774,45 miliar, Subsidi Pupuk Rp 654,44 miliar, Subsidi Listrik Rp 526,36 miliar, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (YAPI) Rp 71,08 miliar, serta Bantuan Sosial Uang Tunai (BSU) sebesar Rp 7,86 miliar.
Menurut Ratih, besarnya aliran dana bantuan dari pusat ini menunjukkan peran strategis APBN dalam menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus menopang stabilitas ekonomi daerah. Terutama melalui program-program unggulan seperti PKH dan BPNT yang langsung menyasar masyarakat miskin dan rentan.
“Transfer dari pemerintah pusat dan satker sangat berperan dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan masyarakat NTB,” tandasnya.
