investigasiindonesia.com – Agenda reformasi birokrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Alih-alih sekadar menata ulang struktur kepegawaian, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyoroti perlunya transformasi digital sebagai kunci menciptakan sistem manajemen aparatur yang modern dan bebas dari intervensi non-profesional.
Dalam Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian di Astoria Hotel, Senin (8/12), Gubernur Iqbal menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan jika NTB ingin mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terukur.
Menurutnya, meritokrasi yang selama ini digaungkan akan berjalan maksimal hanya jika didukung platform digital yang mampu menilai kinerja secara objektif. “Sistem kepegawaian kita harus bisa memastikan orang yang tepat berada di tempat yang tepat, dan itu harus dibuktikan melalui kinerja, bukan kedekatan politik,” tegasnya.
Iqbal mengungkapkan bahwa sejak awal memimpin, ia intens berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan reformasi kepegawaian di NTB selaras dengan standar nasional. Salah satu langkah strategisnya ialah percepatan penerapan Manajemen Talenta ASN, sebuah sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pegawai merancang dan memetakan perjalanan karier mereka secara mandiri.
“Dengan sistem manajemen talenta, prosesnya lebih efisien dan transparan. Biayanya lebih murah, dan setiap pegawai bisa menentukan sendiri arah kariernya,” ujarnya. Ia menargetkan penerapan penuh sistem ini di tingkat provinsi mulai tahun depan, dan berharap seluruh kabupaten/kota dapat mengadopsinya dalam dua tahun ke depan.
Transformasi digital ini dianggap menjadi bagian penting dari percepatan mencapai Visi NTB Makmur. Selain mengurangi potensi praktik subjektif dalam promosi jabatan, penggunaan sistem berbasis data diyakini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap birokrasi daerah dapat berlari lebih cepat, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era modern.
