investigasiindonesia.com – Peringatan peningkatan kewaspadaan bencana hidrometeorologi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak hanya menjadi sinyal ancaman cuaca ekstrem, tetapi juga alarm keras bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berbenah dari akar persoalan lingkungan.
BMKG menyampaikan peringatan kepada delapan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk NTB, seiring menguatnya dinamika atmosfer serta kemunculan Bibit Siklon Tropis 91S di Samudra Hindia barat Sumatra dan Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia selatan NTB. Kedua bibit siklon ini berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, khususnya di NTB pada periode 12–18 Desember.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kesiapsiagaan daerah telah ditingkatkan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah menggelar apel siaga serta menyiapkan langkah-langkah pendukung untuk menghadapi potensi terburuk.
“Kita tentu berharap masyarakat NTB selalu diberikan keselamatan. Tetapi kewaspadaan dan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk tetap harus dilakukan,” ujar Gubernur Iqbal, Jumat (12/12).
Namun lebih dari sekadar kesiapsiagaan darurat, Gubernur Iqbal menilai peringatan BMKG ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum tuntas, terutama di kawasan hulu. Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang agar bencana hidrometeorologi tidak terus berulang setiap musim hujan.
“Ini menandakan ada persoalan di bagian hulu yang harus kita selesaikan bersama. Kondisi hulu sangat berpengaruh terhadap desa-desa di sekitarnya,” jelasnya.
Ia menyoroti praktik pembukaan kawasan hutan secara sporadis, termasuk penerbitan sertifikat tanah di area yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung. Menurutnya, kebijakan-kebijakan semacam ini memperburuk daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko banjir serta longsor.
“Banyak kawasan hutan yang dilepas secara sporadis oleh pemerintah desa, lalu diterbitkan sertifikat tanah. Padahal itu kawasan hutan. Ini yang seharusnya kita antisipasi bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, peningkatan kewaspadaan juga diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang melarang kepala daerah bepergian ke luar wilayah hingga 15 Januari 2026 akibat masih berlangsungnya cuaca ekstrem. Gubernur Iqbal menilai substansi utama edaran tersebut adalah memastikan kepala daerah fokus dan siap berada di lapangan saat terjadi bencana.
“Jika terjadi bencana, kepala daerah harus menjadi orang pertama yang turun dan menangani situasi,” tandasnya.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi menambahkan bahwa seluruh jajaran BPBD kabupaten/kota, termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC), telah diinstruksikan untuk selalu berada dalam posisi siaga. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat, mengingat potensi peningkatan risiko dari kategori menengah menjadi tinggi, bahkan ekstrem.
Berdasarkan data BMKG, Bibit Siklon Tropis 93S bergerak perlahan ke arah barat-barat daya dan memiliki peluang berkembang dalam 24–72 jam ke depan. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan melanda wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT bagian barat.
Selain kesiapsiagaan personel, BPBD NTB juga menekankan pentingnya dukungan logistik dari berbagai pihak. Keterbatasan logistik di tingkat provinsi membuat sinergi dengan OPD seperti dinas sosial, dinas ketahanan pangan, dan dinas kesehatan menjadi kunci dalam penanganan bencana.
“Logistik BPBD provinsi terbatas dan harus dibagi ke 10 kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi dan saling memback up menjadi sangat penting,” ujar Ahmadi.
Dengan meningkatnya ancaman hidrometeorologi, NTB dihadapkan pada pilihan krusial: tidak hanya siaga menghadapi dampak, tetapi juga serius membenahi penyebab agar bencana tidak terus menjadi siklus tahunan.
