investigasiindonesia.com — Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum penegasan arah politik kerakyatan Partai Golkar di daerah. Hal itu ditandai dengan komitmen Bendahara Umum DPP Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, Sari Yuliati, yang menegaskan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat KLU.
Dalam pembukaan Musda yang digelar di Medana Bay Marina, Tanjung, Senin (15/12), Sari Yuliati menyampaikan rencana konkret berupa program bedah rumah sebanyak 125 unit per tahun yang mulai direalisasikan pada 2026. Program tersebut akan menyasar seluruh daerah pemilihan di KLU secara merata.
“Musda ini bukan sekadar agenda partai, tapi juga penguatan komitmen Golkar untuk terus hadir menjawab kebutuhan riil masyarakat. Salah satunya lewat program bedah rumah,” ujar Sari.
Ia menjelaskan, program tersebut akan dibagi ke lima daerah pemilihan di KLU, masing-masing 25 unit setiap tahun. Dengan demikian, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih banyak ditemui, terutama di wilayah perdesaan dan kantong kemiskinan, dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Sari menegaskan peran anggota DPR RI tidak berhenti pada fungsi legislasi dan pengawasan di Senayan. Selama ini, ia mengaku telah menyalurkan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat KLU, mulai dari beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD hingga SMA, hingga bantuan permodalan BUMDes untuk menggerakkan ekonomi desa.
“Program ini akan kita jalankan terus selama masyarakat masih memberikan kepercayaan. Mulai 2026 dan berlanjut setiap tahun,” tegasnya, disambut antusias kader Golkar.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Bupati KLU Najmul Akhyar. Ia menilai langkah Sari Yuliati merupakan bentuk nyata sinergi antara wakil rakyat di pusat dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen ini. Dukungan langsung dari DPR RI sangat penting untuk memperkuat program-program daerah,” ujar Najmul.
Najmul juga mendorong agar sinergi tersebut diperluas hingga ke tingkat DPRD, baik Provinsi NTB maupun DPRD KLU. Ia berharap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya program bedah rumah.
“Kalau pokir DPRD satu menu dengan pemda, maka penanganan rumah tidak layak huni bisa jauh lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Menurut Najmul, program yang dijanjikan Sari Yuliati merupakan respons langsung terhadap kondisi riil masyarakat KLU yang masih membutuhkan intervensi nyata dari semua pemangku kepentingan. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan berbasis kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
