investigasiindonesia.com – Insiden tenggelamnya seorang siswa SMPN 5 Lembar di kolam pemandian Taman Narmada menjadi peringatan serius bagi penyelenggaraan wisata pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Peristiwa nahas yang merenggut nyawa M. Mukhlis Badrian (13) pada Rabu (17/12) itu dinilai membuka celah besar dalam sistem pengawasan dan standar keselamatan objek wisata yang melibatkan pelajar.
Reaksi keras datang dari Komisi IV DPRD Lombok Barat. Legislator menilai tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan sinyal kuat bahwa program kunjungan edukatif yang selama ini berjalan perlu ditinjau ulang secara menyeluruh, terutama dari sisi keamanan.
Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Muhammad Munip, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan edukasi dalam program “Tulak Jok Narmade” tidak boleh mengesampingkan keselamatan siswa sebagai prioritas utama. Menurutnya, keberhasilan program bukan hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi dari jaminan keamanan selama kegiatan berlangsung.
“Kami berharap anak-anak tetap bisa mendapatkan edukasi sejarah dan budaya, tetapi pengelola juga wajib memastikan fasilitas dan pengamanan benar-benar siap,” ujarnya.
Munip menekankan, keselamatan merupakan prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Ia mengingatkan agar pihak pengelola wisata dan penyelenggara program tidak terjebak pada target pelaksanaan kegiatan tanpa kesiapan teknis di lapangan. “Jangan sampai keselamatan dikorbankan hanya demi mengejar realisasi program,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Komisi IV DPRD Lobar mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghentikan sementara kunjungan siswa ke Taman Narmada. Penghentian ini dinilai penting hingga pihak pengelola mampu memberikan jaminan keamanan yang jelas dan terukur.
“Saran kami, kegiatan tersebut dievaluasi dan dihentikan sementara sampai seluruh fasilitas umum dibenahi dan standar keamanannya terpenuhi,” kata Munip.
Ia menilai penutupan area kolam oleh Polsek Narmada dalam rangka penyelidikan justru menjadi momentum tepat bagi pengelola, PT Tripat, untuk melakukan audit internal serta pembenahan menyeluruh terhadap sarana prasarana.
Lebih jauh, Munip menyoroti minimnya fasilitas ramah anak di sejumlah objek wisata di Lombok Barat. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kawasan wisata publik, khususnya yang menjadi tujuan pelajar, harus dilengkapi dengan sistem pengawasan ketat serta petugas keselamatan yang kompeten.
“Fasilitas umum harus ramah anak dan aman. Jangan sampai kejadian serupa terulang,” imbuh politisi PPP tersebut.
Komisi IV juga mendorong adanya penambahan petugas penjaga kolam atau life guard yang memiliki keahlian penanganan darurat. Menurut Munip, kehadiran personel terlatih dapat menjadi faktor penentu dalam mencegah korban jiwa.
Meski demikian, DPRD Lobar menegaskan tetap mendukung pengembangan wisata pendidikan. Namun, dukungan itu disertai tuntutan adanya SOP yang lebih ketat serta pakta integritas antara sekolah, dinas terkait, dan pengelola objek wisata.
Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu melahirkan sistem kunjungan yang lebih aman, terstruktur, dan bertanggung jawab. Publik kini menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi legislatif demi mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.
