investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Rinjani dengan menerapkan kebijakan investasi yang lebih ketat dan selektif. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi di kawasan Rinjani tidak lagi boleh mengorbankan lingkungan dan nilai budaya setempat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Deklarasi Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama kepala daerah se-Pulau Lombok serta Majelis Adat Sasak (MAS) dalam rangkaian Festival Budaya Lombok Mirah Adi. Deklarasi ini menandai perubahan paradigma pengelolaan Rinjani dari orientasi ekonomi menuju pelestarian berkelanjutan.
Salah satu poin penting dalam deklarasi itu adalah larangan pembukaan jalur pendakian baru. Pemerintah secara tegas menetapkan hanya enam jalur pendakian resmi yang diperbolehkan beroperasi, demi mengendalikan aktivitas manusia dan mencegah degradasi ekosistem di kawasan gunung tertinggi di NTB tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, menegaskan bahwa pemerintah kini tidak lagi terburu-buru dalam merespons minat investasi yang masuk ke kawasan Rinjani. Setiap rencana usaha harus melewati kajian teknis yang ketat, termasuk penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Sekarang kami jauh lebih berhati-hati. Izin tidak bisa langsung diterima begitu saja. Aspek teknis dan lingkungan menjadi pertimbangan utama,” ujar Irnadi di Mataram, kemarin.
Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai pelajaran dari sejumlah daerah lain yang terlalu longgar membuka kran investasi, namun justru berujung pada kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Pemerintah NTB tidak ingin Rinjani mengalami nasib serupa.
Dengan pendekatan ini, Pemprov NTB berharap Gunung Rinjani tetap lestari sebagai warisan alam dan budaya, sekaligus memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa harus mengorbankan keseimbangan ekosistem.
