investigasiindonesia.com – Di tengah tantangan fiskal yang diproyeksikan kian ketat pada 2026, DPRD Kota Mataram menegaskan komitmennya memperkuat fondasi regulasi daerah agar manfaat program APBN benar-benar dirasakan masyarakat. Penguatan regulasi dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan efektivitas belanja negara di daerah.
Langkah ini sejalan dengan capaian realisasi APBN di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hingga pertengahan Desember 2025 menunjukkan dampak signifikan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebutkan APBN telah mendorong pemerataan ekonomi melalui berbagai program prioritas nasional.
“Mulai dari penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor perumahan, hingga kedaulatan pangan daerah, semuanya memberikan dampak nyata,” ujarnya, Senin (22/12).
Program MBG menjadi salah satu sorotan utama. Hingga 12 Desember 2025, sebanyak 1,41 juta penerima manfaat telah terjangkau atau setara 78,3 persen dari target, dengan serapan anggaran mencapai Rp1,97 triliun. Saat ini, NTB memiliki 513 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dengan 23.545 petugas, dan terus digenjot menuju target 701 unit.
DPRD Kota Mataram menilai capaian tersebut harus diperkuat dengan regulasi daerah yang adaptif, terutama dalam menghadapi tekanan fiskal ke depan. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta efisiensi belanja menjadi fokus utama agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Di sektor perumahan, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp624,9 miliar untuk pembangunan 4.707 unit rumah di 251 lokasi. Tujuh bank terlibat sebagai penyalur pembiayaan. DPRD mendorong agar regulasi pendukung perumahan rakyat diperkuat guna menjamin keberlanjutan program, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penguatan ekonomi berbasis desa juga menjadi perhatian. Sebanyak 1.173 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini telah berbadan hukum, dengan Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah terbanyak, mencapai 255 unit. Dari jumlah tersebut, 466 koperasi telah memiliki gerai mandiri dan 153 koperasi mengajukan kemitraan.
Pada sektor pendidikan, realisasi Program Sekolah Rakyat (SR) juga menunjukkan progres positif. Dari target sembilan sekolah, lima telah terealisasi dengan anggaran Rp17,79 miliar. Sekolah tersebut tersebar di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Ketahanan pangan dan energi turut menjadi pijakan penting DPRD dalam menyusun arah kebijakan ke depan. Data BPS NTB mencatat produksi beras mencapai 965,64 ribu ton hingga 19 Desember 2025, sementara produksi jagung menembus 1,2 juta ton. Pemerintah juga menyalurkan subsidi pupuk senilai Rp907,19 miliar.
Selain itu, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mendukung ketahanan pangan dan energi mencapai Rp1,48 triliun. Infrastruktur dasar pun terus membaik, tercermin dari rasio elektrifikasi NTB tahun 2024 yang mencapai 99,6 persen.
DPRD Kota Mataram menilai capaian tersebut menjadi modal penting menghadapi 2026. Namun, tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan ketat, manfaat APBN berisiko tidak optimal. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen memperkuat peraturan daerah dan fungsi pengawasan agar pembangunan tetap berkelanjutan di tengah tantangan fiskal.
“APBN telah hadir nyata di daerah. Tugas kita bersama memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Ratih.
