investigasiindonesia.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/12). Penetapan ini menandai kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk memasuki tahap pelaksanaan anggaran tahun depan.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tahapan krusial dalam siklus penyusunan APBD. Penetapan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi indikator bahwa seluruh proses perencanaan dan pembahasan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Evaluasi oleh Kemendagri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan untuk memastikan APBD selaras dengan kebijakan nasional serta memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Wagub.
Dengan ditetapkannya hasil evaluasi tersebut, Ranperda APBD NTB Tahun Anggaran 2026 dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan substantif. Kondisi ini, menurut Wagub, sekaligus menegaskan kesiapan Pemprov NTB untuk mengimplementasikan APBD 2026 secara menyeluruh.
Ia menegaskan, komitmen Pemprov NTB tidak hanya berhenti pada penetapan anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan yang disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Seluruh catatan hasil evaluasi Kemendagri akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah.
Wagub juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan efektivitas serta kepatuhan terhadap regulasi.
“Momentum ini menjadi penegasan bahwa tanggung jawab kita tidak berhenti pada tahap perencanaan dan penetapan anggaran, tetapi berlanjut pada pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah terbangun selama proses penyusunan APBD 2026 dapat terus terjaga hingga tahap pelaksanaan. Dengan demikian, tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan bertanggung jawab dapat benar-benar terealisasi.
