investigasiindonesia.com – DPD Partai Demokrat NTB menyatakan dukungan terhadap wacana pelaksanaan pilkada oleh DPRD sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. Sikap ini sejalan dengan kebijakan DPP Partai Demokrat serta arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Plt Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Letkol Inf (Purn) Si Made Rai Edi Astawa, menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui kajian dan diskusi mendalam di internal partai.
“Kami tegak lurus dengan kebijakan DPP. Sikap ini diputuskan setelah pembahasan yang matang oleh seluruh unsur,” ujarnya dalam pertemuan dengan wartawan NTB di Hotel Astoria Mataram, Minggu malam (18/1).
Menurut Made Rai, salah satu pertimbangan utama Demokrat mendukung pilkada tidak langsung adalah efisiensi anggaran. Dana yang biasanya dialokasikan untuk penyelenggaraan pilkada langsung dinilai dapat dialihkan ke sektor-sektor prioritas publik, seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
“Saat ini pemerintah sedang fokus pada efisiensi. Anggaran pilkada bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” jelasnya.
Meski mendukung wacana tersebut, Demokrat menegaskan bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh dilakukan secara sepihak. Proses pembahasan harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.
“Pilkada menyangkut kepentingan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus dibahas secara terbuka dan demokratis,” tegas Made Rai.
Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri. Ia menilai baik pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama sah secara konstitusional.
“UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Jadi, kedua sistem itu sah dalam demokrasi Indonesia,” pungkasnya.
