investigasiindonesia.com – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan pendalaman langsung terhadap tiga besar calon sekretaris daerah (Sekda) NTB sebagai bagian dari upaya menyiapkan mesin birokrasi yang solid dan adaptif terhadap visi besar daerah.
Pendalaman dilakukan dengan memanggil satu per satu kandidat, Senin (19/1). Kandidat pertama yang hadir adalah Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB. Selanjutnya Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, serta Abul Chair, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur.
Gubernur Iqbal menegaskan, proses ini merupakan tahapan wajar dalam seleksi pejabat tinggi pratama. Namun, lebih dari sekadar prosedur, pendalaman ini dilakukan untuk memastikan Sekda yang terpilih mampu menjadi mitra strategis dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
“Sekda akan menjadi penggerak utama pembenahan tata kelola birokrasi, menjaga stabilitas internal, dan memastikan seluruh perangkat daerah berjalan selaras dengan visi pembangunan,” ujar Iqbal.
Dalam RPJMD NTB 2025–2029, Pemprov NTB mengusung visi besar yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas. Selain kemakmuran, visi ini juga menargetkan positioning NTB di level global.
Karena itu, menurut Iqbal, diperlukan pembagian peran yang tegas. Kepala daerah lebih fokus membangun jejaring dan kerja sama, sementara Sekda berperan menjaga soliditas birokrasi serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Salah satu kandidat, Ahsanul Khalik, mengungkapkan pertemuannya dengan gubernur lebih banyak membahas rekam jejak, pandangan strategis, gaya kepemimpinan, hingga strategi memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Yang dibicarakan lebih pada pendalaman dan klarifikasi terkait pengalaman kerja saya, gaya kepemimpinan, serta strategi memperkuat koordinasi dan kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga diminta menyampaikan pandangannya terkait penguatan pelayanan publik serta upaya menjaga stabilitas dan soliditas kerja lintas perangkat daerah.
“Selebihnya tentu kita hormati kewenangan dan keputusan pimpinan,” pungkasnya.
