investigasiindonesia.com – Polemik Biaya Penyelenggara Pendidikan (BPP) di SMA dan SMK negeri di NTB mulai menunjukkan titik terang. Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Surya Bahari, menyatakan pihaknya telah menemukan solusi berbasis transparansi setelah melakukan pemetaan selama sepekan.
Fokus utama solusi tersebut adalah memastikan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dapat tercatat secara resmi dan dipertanggungjawabkan dengan jelas.
“Setelah kami petakan selama satu pekan, mudah-mudahan ada solusi konkret. Bagaimana kita membenahi SMA dan SMK negeri se-NTB supaya ada jalannya partisipasi masyarakat ke sekolah dan tercatat,” ujar Surya, Senin (19/1).
Menurut Surya, persoalan BPP tidak semata soal pungutan, tetapi lebih pada mekanisme pencatatan dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan polemik hukum maupun sosial di tengah masyarakat.
“Kalau sudah tercatat tentu ada kejelasan pertanggungjawabannya dan peruntukannya. Dari dinamika di lapangan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusinya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, polemik BPP bermula dari diterapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2018, yang kemudian dibatalkan melalui edaran kepala dinas, hingga akhirnya Pemprov NTB menetapkan moratorium BPP oleh Gubernur NTB.
Sebagai jalan keluar jangka panjang, Pemprov NTB kini merancang regulasi baru berupa Peraturan Daerah (Perda) BPP bersama Komisi V DPRD NTB. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang lebih kuat dan tidak menimbulkan multitafsir.
“Sekarang ini kita merancang Perda. Draft-nya sedang kami susun bersama Komisi V DPRD NTB,” ucap Surya.
Saat ini, Komisi V DPRD NTB juga tengah melakukan sosialisasi awal sebelum regulasi tersebut masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus).
“Nanti dibahas secara rinci supaya tidak ada lagi simpang siur pendapat. Kalau Perdanya sudah keluar, insyaallah pendidikan di NTB akan indah pada waktunya,” tandasnya.
Sementara itu, di lapangan, sejumlah kepala sekolah mengaku moratorium BPP berdampak langsung terhadap ruang pembinaan prestasi siswa. Mereka menilai, tanpa dukungan dana tambahan di luar BOS, sekolah kesulitan mengoptimalkan potensi akademik maupun nonakademik peserta didik.
“Moratorium BPP sangat berdampak pada prestasi sekolah. Dengan tidak adanya BPP, jangan berharap sekolah bisa optimal mencetak prestasi siswa,” ujar seorang kepala sekolah negeri yang enggan disebutkan namanya.
Menurut para kepala sekolah, dana BOS hanya mencakup kebutuhan operasional dasar, sementara pembinaan prestasi seperti pelatihan intensif, pendampingan lomba, hingga pembiayaan transportasi dan akomodasi kompetisi sangat bergantung pada BPP.
“Dana BOS fokus pada operasional dasar. Sementara pembinaan prestasi yang kompetitif dan berjenjang sangat bergantung pada BPP,” ungkap kepala sekolah lainnya.
