investigasiindonesia.com – Pemerintah pusat dan daerah mulai mendorong solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara. Isu ini menjadi sorotan nasional dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, yang disiarkan melalui TVR Parlemen, Rabu (21/1).
Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Gili Trawangan dinilai memerlukan penanganan serius agar persoalan sampah tidak merusak citra pariwisata Indonesia. Produksi sampah di kawasan tiga gili diperkirakan mencapai 18 ton per hari dan meningkat tajam saat musim liburan.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memfasilitasi pemasangan tiga unit insinerator di Gili Trawangan. “Alatnya sudah terpasang dan saat ini masih dalam tahap uji coba,” ujarnya.
Tiga unit insinerator tersebut merupakan bantuan hibah dari Proyek LAUTRA, kerja sama antara KKP RI dan Bank Dunia yang berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan ekonomi pesisir secara berkelanjutan. Nilai bantuan mencapai hampir Rp 15 miliar dan khusus ditempatkan di kawasan tiga gili.
Sebelumnya, mesin pengolah sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) hanya mampu menangani sekitar 5 hingga 10 ton sampah per hari. Dengan tambahan insinerator baru, kapasitas pengolahan diharapkan meningkat signifikan sehingga mampu mengurangi penumpukan sampah di kawasan wisata.
“Harapannya, dengan adanya fasilitas ini, persoalan sampah di gili bisa terurai dan pengelolaannya lebih berkelanjutan,” kata Muslim.
Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga menjaga daya tarik pariwisata NTB di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
