investigasiindonesia.com – Keterlambatan sejumlah proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan, khususnya proyek long segment jalan provinsi ruas Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa yang hingga kini baru mencapai sekitar 80 persen.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsudin Madjid, menilai molornya proyek tersebut tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Karena itu, ia mendorong Inspektorat NTB segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek yang dikerjakan Dinas PUPRPKP NTB.
“Kami ingin memastikan apakah capaian progres dengan waktu adendum yang diberikan itu layak atau tidak. Audit penting agar penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” kata Syamsudin, kemarin (2/2).
Ia menilai, kebijakan perpanjangan kontrak tanpa kejelasan penerapan sanksi denda berpotensi melemahkan disiplin pelaksanaan proyek. Menurutnya, kontraktor tetap harus dievaluasi, meskipun diberikan tambahan waktu.
“Secara aturan, mestinya ada denda dulu. Kalau kinerjanya terus bermasalah, perlu dipertimbangkan untuk di-black list agar tidak terulang pada kontraktor lain,” tegas legislator asal Sumbawa tersebut.
Seperti diketahui, proyek jalan senilai Rp 19 miliar itu sebelumnya hanya mencapai progres sekitar 65 persen hingga akhir tahun anggaran 2025. Pemerintah provinsi kemudian memberikan adendum waktu selama 50 hari kerja sejak 1 Januari, yang diputuskan dalam rapat evaluasi di kantor Dinas PUPR NTB pada 31 Desember 2025.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, menambahkan bahwa audit tidak hanya perlu dilakukan pada proyek jalan tersebut, tetapi juga pada proyek lain yang bermasalah, termasuk pembangunan tiga gedung rawat inap RS Manambai Abdulkadir di Sumbawa.
“Meski kontraknya sudah diputus, audit tetap penting untuk mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan. Ini bagian dari pengawasan agar pembangunan ke depan lebih tertib dan transparan,” ujarnya.
