investigasiindonesia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tulang punggung peningkatan gizi, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini berada di titik krusial. Pemerintah pusat memberi sinyal keras agar daerah segera berbenah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan hampir 70 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB belum memenuhi standar. Dari total 670 unit, sebanyak 469 dapur telah menerima Surat Peringatan Pertama (SP1). Kondisi ini menempatkan keberlanjutan program MBG di NTB dalam risiko serius.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, mengatakan pemerintah pusat kini menutup ruang toleransi terhadap pelanggaran standar operasional. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha.
“Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG. SP1 sudah diberikan, jika dalam tujuh hari tidak ada perbaikan akan naik ke SP2, dan tujuh hari berikutnya dapur akan ditutup,” tegas Fathul Gani di Mataram, Kamis kemarin.
Ia menambahkan, penertiban ini bukan semata bentuk sanksi, melainkan langkah menjaga mutu layanan gizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah daerah kini diminta mempercepat pembinaan, pengawasan, dan perbaikan fasilitas agar program strategis nasional tersebut tetap berjalan optimal.
Jika tidak segera ditangani, penutupan ratusan dapur MBG dikhawatirkan akan berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat, khususnya pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah di NTB.
