investigasiindonesia.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Barat periode 2026–2031 resmi dikukuhkan, Minggu (8/2), di Hotel Astoria Mataram. Pengukuhan ini menandai dimulainya konsolidasi internal PKB NTB untuk menghadapi kontestasi politik nasional lima tahun ke depan.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar. Selain pengukuhan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan orientasi politik bagi pengurus serta Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKB NTB.
Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi menjadi kunci utama keberhasilan PKB ke depan. Ia menilai, kerja politik harus berbasis data yang akurat agar partai dapat merawat konstituen secara tepat sasaran.
“Kalau kerja politik tidak punya data, sama dengan kita tidak bekerja. Kita tidak ingin PKB salah sasaran dalam merawat konstituen. Yang bukan konstituen dirawat, yang seharusnya dirawat justru terabaikan,” tegas Gus Halim.
Ia memaparkan hasil Pileg 2024 sebagai bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota. Setiap daerah pemilihan dibedah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan PKB, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi pemenangan Pemilu 2029.
Sementara itu, Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2026–2031 diisi oleh 57 orang yang merepresentasikan kader senior dan milenial dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, baik dari Pulau Lombok maupun Sumbawa.
“Dengan pengukuhan ini, kami sah mengemban mandat partai lima tahun ke depan. Struktur sudah lengkap, sekarang saatnya bekerja,” ujar Miq Ari, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan bahwa setelah pengukuhan, seluruh jajaran pengurus langsung bergerak melakukan konsolidasi, penguatan basis, serta pemetaan politik di setiap daerah pemilihan. Persiapan dini ini diharapkan mampu memperkuat daya saing PKB di semua level.
Sebagai langkah konkret, DPW PKB NTB akan meluncurkan pencalegan dini mulai April 2026 dengan membuka ruang bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga profesional untuk bergabung sebagai bakal calon legislatif.
“Target kami tinggi, maka persiapan juga harus matang. Kami ingin memastikan caleg yang maju benar-benar siap secara kualitas, elektabilitas, dan integritas,” pungkas Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.
