investigasiindonesia.com – Isu pemangkasan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditepis tegas oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar. Ia memastikan bahwa dana pendidikan tetap utuh dan tidak terdampak oleh kebijakan MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.
Menurut Muazzim, anggaran pendidikan memiliki alokasi tersendiri dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program MBG, kata dia, bukan beban sektor pendidikan dan tidak mengambil porsi dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa prestasi, maupun Program Indonesia Pintar (PIP).
“Harus diluruskan bahwa anggaran pendidikan tidak terpengaruh sedikit pun. Jadi MBG ini bukan beban pendidikan,” tegas politisi PAN tersebut, kemarin (19/2).
Ia merinci, penyaluran PIP untuk siswa SD, SMP, SMA sederajat, termasuk lembaga pendidikan di lingkungan pesantren, tetap berjalan sesuai ketentuan. Tidak ada program pendidikan yang dipangkas demi menyukseskan MBG.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia. Muazzim menilai, kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045.
“MBG bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, termasuk di NTB. Makanya pendirian dapur MBG terus dilakukan di NTB,” ujarnya.
Ia menekankan, penyediaan makanan bergizi merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjawab persoalan kesehatan, terutama upaya menekan angka stunting. Keberhasilan program ini, lanjutnya, turut ditopang oleh peran kader dan tenaga kesehatan di lapangan.
“Makanan bergizi ini langkah nyata pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas. Program ini juga bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi maksimal,” pungkas anggota dewan dapil NTB 2 (Pulau Lombok) itu.
Di sisi lain, program MBG tengah menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama tiga mahasiswa dan seorang guru honorer terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam postur APBN 2026, anggaran MBG tercatat mencapai Rp 335 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 223 triliun diduga masuk dalam porsi anggaran pendidikan, yang kemudian memicu polemik di ruang publik. Namun, Muazzim memastikan bahwa secara struktur dan kebijakan, dana pendidikan tidak mengalami pengurangan sedikit pun akibat pelaksanaan program MBG.
