investigasiindonesia.com – Pelantikan 392 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemprov NTB di Gedung Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2), bukan sekadar agenda rotasi jabatan. Momentum ini menandai penguatan sistem merit sebagai fondasi baru tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal.
Sebanyak 147 pejabat eselon III (administrator) dan 245 pejabat eselon IV (pengawas) resmi dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 800.1.3.3/362/BKD/2026 tentang Mutasi, Promosi, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan tersebut, meski prosesnya memerlukan waktu cukup panjang karena tahapan administrasi di tingkat pusat dan daerah. Ia berharap mulai Senin (23/2), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hasil implementasi SOTK yang dimulai Januari 2026 dapat berjalan optimal.
“Harapan saya seluruh OPD sudah berfungsi 100 persen, khususnya dalam layanan publik,” tegasnya.
Meritokrasi Diprioritaskan
Berbeda dari pendekatan konvensional, pengisian jabatan kali ini didahului mekanisme “beauty contest” yang digelar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Langkah ini dilakukan untuk memetakan potensi dan kompetensi pejabat secara lebih objektif.
Iqbal mengakui, sebagai pendatang baru di Pemprov NTB, ia belum mengenal secara personal seluruh pejabat. Karena itu, ia mengandalkan hasil pemetaan kompetensi, profil dari BPSDMD NTB, serta catatan Inspektorat NTB sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Tentu tidak mungkin 100 persen objektif, tetapi melalui beauty contest kita berupaya meminimalkan subjektivitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa mutasi dan rotasi merupakan dinamika wajar dalam birokrasi. Dengan pengalaman 29 tahun sebagai birokrat, ia memahami proses tersebut dan meminta seluruh pejabat menjalaninya dengan sikap profesional.
Menurutnya, eselon III berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, sementara eselon IV menjadi garda terdepan dalam eksekusi kebijakan. Karena itu, dua level ini mendapat perhatian besar dalam penataan struktur organisasi.
Apresiasi bagi Pejabat Terdampak Perampingan
Dalam kesempatan yang sama, gubernur menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan struktural akibat kebijakan perampingan organisasi. Ia menegaskan bahwa kontribusi mereka tetap dihargai sebagai bagian dari perjalanan birokrasi NTB.
“Ini bentuk pengakuan atas pengabdian yang telah diberikan,” ujarnya.
Akademisi Nilai Transparansi Meningkat
Guru Besar Universitas Mataram, Prof Zainal Asikin, menilai penerapan sistem merit di lingkup Pemprov NTB membuka ruang kompetisi yang lebih adil dan transparan. Menurutnya, seleksi terbuka membuat pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan dan kompetensi, bukan kedekatan atau afiliasi tertentu.
Ia mencontohkan pembentukan panitia seleksi (pansel) dalam setiap tahapan rekrutmen pejabat sebagai indikator meningkatnya transparansi. Bahkan, pansel juga dibentuk untuk PT GNE, yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
Asikin melihat dampak positif dari sistem ini terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN. Seleksi yang kompetitif mendorong aparatur mempersiapkan diri lebih serius, termasuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, hingga studi lanjutan secara mandiri.
“Sekarang banyak ASN berinisiatif meningkatkan kapasitas diri dengan biaya pribadi. Itu menunjukkan kesadaran untuk berkembang,” katanya.
Ia berharap pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik mampu memahami dan menerjemahkan visi pembangunan daerah, NTB Makmur Mendunia, dalam program kerja yang selaras dan berkelanjutan.
Dengan penguatan sistem merit yang konsisten, birokrasi NTB diharapkan semakin profesional, kompeten, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
