investigasiindonesia.com – Proses seleksi direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) memasuki babak krusial. Setelah Tim Panitia Seleksi (Pansel) merampungkan tahap wawancara dan menyerahkan 12 nama kandidat, sorotan kini mengarah pada keputusan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang akan menentukan tiga posisi strategis: Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.
Namun, di balik proses tersebut, DPRD NTB menegaskan akan mengawal ketat agar pemilihan direksi benar-benar berbasis meritokrasi, bukan sekadar pertimbangan kedekatan politik.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menilai penetapan pejabat definitif sudah sangat mendesak. Selama dipimpin pelaksana tugas (Plt), kewenangan direksi dinilai terbatas sehingga ruang gerak perusahaan tidak maksimal.
“Tentu penetapan pejabat definitif sangat mendesak. Karena selama ini kewenangan sangat terbatas di bawah kepemimpinan Plt,” ujarnya, kemarin (20/2).
Meritokrasi atau Parkir Politik?
Sambirang menekankan, semangat meritokrasi yang menjadi jargon kepemimpinan Gubernur Iqbal harus benar-benar diwujudkan dalam penentuan direksi. Figur yang dipilih harus memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak mumpuni dalam pengelolaan BUMD.
“Bukan orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan kedekatan. Tapi betul-betul basisnya pada kemampuan dan profesionalitas,” tegas politisi asal Sumbawa tersebut.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi. Ia mengingatkan bahwa BUMD bukan tempat untuk “memarkir” tim sukses. Meski gubernur memiliki hak prerogatif, pemilihan direksi harus tetap mengedepankan parameter kualitas dan kompetensi.
“Saya harus sampaikan bahwa BUMD bukan tempat untuk memarkir timses. Gunakan parameter kemampuan dan rekam jejak,” ujarnya.
GNE dalam Sorotan
Sebagai BUMD yang bergerak di produksi beton, PT Gerbang NTB Emas saat ini berada dalam sorotan tajam. Perusahaan disebut masih menyisakan sejumlah persoalan, termasuk beban utang ke pihak ketiga yang memengaruhi kesehatan keuangan.
Bahkan, DPRD sebelumnya sempat merekomendasikan agar perusahaan daerah tersebut ditutup. Namun, pemerintah provinsi memilih opsi pembenahan dengan harapan manajemen baru periode 2026–2031 mampu membawa perubahan signifikan.
DPRD berharap, akhir Maret mendatang GNE sudah memiliki jajaran direksi definitif agar roda organisasi dapat berjalan lebih efektif dan produktif.
Fokus Beton, Stop Ekspansi Serampangan
Komisi III juga mengingatkan agar GNE tidak gegabah melakukan diversifikasi usaha. Berdasarkan analisis internal, bisnis produksi beton masih sangat menjanjikan dan selama setahun terakhir menjadi penopang utama operasional perusahaan, termasuk pembayaran gaji karyawan.
“Stop lakukan diversifikasi. Usaha yang tidak dikalkulasi dengan cermat hanya akan membuat rugi perusahaan,” tegas Sambirang.
Menurutnya, BUMD tidak hanya dituntut menyetor dividen, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menggerakkan perekonomian NTB. Namun kontribusi tersebut harus dibangun di atas fondasi bisnis yang sehat dan terukur.
Kini, publik menanti keputusan Gubernur. Apakah seleksi direksi PT GNE benar-benar menjadi panggung pembuktian meritokrasi, atau justru kembali mengulang pola lama? Jawabannya akan terlihat dalam satu hingga dua tahun ke depan, ketika kinerja manajemen baru diuji oleh realitas pasar dan beban masa lalu perusahaan.
