Investigasiindonesia.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lombok Tengah (Loteng) dipastikan berlangsung Oktober mendatang dengan skala besar: 87 desa terlibat dan total anggaran menembus Rp6 miliar. Namun, yang paling mencolok bukan sekadar angkanya, melainkan perubahan pola pengelolaan desa kini memegang kendali penuh atas logistik pemungutan suara.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Loteng, Baiq Murniati, mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp4,6 miliar. Dana ini langsung ditransfer ke kas desa, dengan besaran bervariasi mengikuti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing wilayah.
“BKK digunakan untuk kebutuhan inti seperti pencetakan surat suara, pengadaan kotak dan bilik, hingga honor panitia dan KPPS,” jelasnya, Senin (20/4).
Setiap desa diperkirakan menerima antara Rp30 juta hingga Rp70 juta, tergantung jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Yang berbeda dari gelaran sebelumnya, pencetakan surat suara tidak lagi terpusat di dinas. Desa kini bebas menggandeng percetakan lokal.
Langkah ini bukan tanpa tujuan. Selain mempercepat distribusi logistik, kebijakan tersebut diharapkan menggerakkan ekonomi di tingkat desa. “Masing-masing desa bisa memanfaatkan percetakan setempat. Ini peluang bagi pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Di luar BKK, pembiayaan juga ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana ini dipakai untuk kebutuhan teknis lain seperti pembangunan TPS, operasional penghitungan suara, hingga honor Linmas. Untuk aspek keamanan, PMD memastikan tetap menggandeng TNI, Polri, dan Satpol PP.
Meski total anggaran tergolong besar, pelaksanaan Pilkades tahun ini tidak lepas dari tekanan efisiensi. Pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat memaksa sejumlah penyesuaian.
Salah satu yang terdampak adalah pola sosialisasi. Jika sebelumnya dilakukan di tiap desa, kini akan digabung di tingkat kecamatan guna menekan biaya. “Ada beberapa pos yang kami minimalisir agar lebih hemat, tanpa mengganggu kualitas pelaksanaan,” tegas Baiq.
Sementara itu, meski jadwal pemungutan suara sudah ditetapkan pada Oktober, tahapan pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi. PMD Loteng tengah melakukan pendalaman sebelum seluruh rangkaian resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Dengan model baru yang lebih desentralistis dan tekanan efisiensi anggaran, Pilkades serentak Loteng tahun ini tak hanya menjadi ajang demokrasi desa, tetapi juga ujian kemandirian pengelolaan di tingkat lokal.
