Investigasiindonesia.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ukuran 3 kilogram (Kg) mulai dirasakan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Di tengah situasi ini, aparat kepolisian memastikan tidak menemukan praktik penimbunan dalam skala besar, melainkan persoalan distribusi dari pusat yang tersendat.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan pasokan memang terbatas sejak dari sumbernya. “Dari hasil lidik, kami tidak temukan adanya penimbunan. Ini memang distribusi dari pusat yang langka,” ujarnya.
Meski demikian, kepolisian tidak tinggal diam. Pengawasan ketat terus dilakukan melalui Satgas Pangan guna mengantisipasi potensi pelanggaran di tengah situasi kelangkaan yang rawan dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya celah penyalahgunaan. Hingga saat ini, aparat telah mengungkap tiga kasus terkait distribusi BBM dan elpiji di NTB. Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di mana seorang pelaku berinisial JH diamankan karena membawa sekitar 800 liter solar subsidi menggunakan kendaraan roda tiga.
BBM tersebut rencananya dijual kembali ke nelayan di Pulau Bungin dengan harga lebih tinggi. “Kasus di Alas itu bukan penimbunan, tetapi penyalahgunaan distribusi,” jelas Endriadi.
Kasus serupa juga ditemukan di Lombok Timur. Seorang pria berinisial ID (40) diamankan karena hendak menjual BBM subsidi secara eceran di wilayah Kecamatan Keruak tanpa dokumen resmi. Aktivitas ilegal ini masuk dalam kategori pelanggaran distribusi BBM subsidi.
“Total ada tiga perkara yang kami tangani, dua kasus BBM di Sumbawa dan Lombok Timur, serta satu kasus elpiji,” tambahnya.
Di tengah kelangkaan yang belum sepenuhnya teratasi, kepolisian menegaskan akan terus memperketat pengawasan hingga akhir tahun. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan sekaligus menjaga distribusi tetap tepat sasaran.
“Pengawasan masih berlangsung sampai akhir Desember,” tegas Endriadi.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa di balik kelangkaan, persoalan tidak hanya berhenti pada pasokan, tetapi juga pada bagaimana distribusi diawasi agar tidak diselewengkan.
